Kabupaten Karawang yang dikenal sebagai salah satu pusat industri otomotif dan manufaktur terbesar di Asia Tenggara kini tengah menghadapi tantangan sosial yang cukup pelik. Menjelang bulan suci Ramadan 2026, ribuan pekerja kontrak di berbagai perusahaan besar dilaporkan harus menghadapi kenyataan pahit karena masa Kontrak Kerja mereka berakhir tanpa adanya kepastian perpanjangan. Situasi ini menciptakan gelombang kekhawatiran massal bagi para buruh yang semula berharap bisa merayakan hari raya Idulfitri dengan penghasilan yang stabil, namun kini justru terancam kehilangan sumber mata pencaharian utama mereka di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Fenomena berakhirnya Kontrak Kerja secara massal menjelang hari besar keagamaan ini sering kali dianggap sebagai strategi efisiensi perusahaan untuk menghindari kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh. Banyak buruh yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dengan status kontrak merasa dirugikan karena perlindungan hukum yang dirasa masih sangat lemah bagi tenaga kerja non-permanen. Di kawasan industri seperti KIIC atau Jababeka, terlihat pemandangan pilu di mana para pekerja yang biasanya sibuk berproduksi, kini harus mengantre di kantor dinas tenaga kerja untuk mengurus administrasi pemberhentian atau mencari informasi lowongan pekerjaan baru yang kian kompetitif.
Dampak dari selesainya Kontrak Kerja ini berujung pada menurunnya daya beli masyarakat di wilayah Karawang secara drastis. Pasar-pasar tradisional yang biasanya ramai oleh pembeli dari kalangan buruh pabrik kini terlihat lebih sepi, karena warga lebih memilih untuk menyimpan sisa tabungan mereka demi kelangsungan hidup beberapa bulan ke depan. Nasib para buruh ini seolah berada di ujung tanduk; di satu sisi mereka ingin memenuhi tradisi lebaran bersama keluarga, namun di sisi lain mereka harus berhemat secara ekstrem untuk menghadapi masa pengangguran yang tidak diketahui kapan akan berakhir.
Merespons masalah Kontrak Kerja yang selalu berulang ini, serikat pekerja di Karawang mendesak pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam mengawasi praktik ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan besar. Diperlukan regulasi yang lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja, agar status kontrak tidak dijadikan celah untuk mengeksploitasi tenaga kerja tanpa memberikan jaminan masa depan yang jelas. Buruh bukan sekadar angka dalam laporan profit perusahaan, melainkan manusia yang memiliki tanggungan keluarga dan hak untuk hidup layak di tengah kemajuan industri nasional yang mereka bangun dengan keringat sendiri.