Bupati Bogor, Ade Yasin, memberikan klarifikasi terkait mobil Suzuki Jimny yang menjadi perbincangan publik. Ia menegaskan bahwa mobil tersebut bukanlah pembelian baru oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini meredakan spekulasi yang sempat beredar di media sosial.
Sebelumnya, foto mobil Suzuki Jimny dengan plat nomor berwarna merah (kendaraan dinas) beredar luas, memicu dugaan adanya pengadaan kendaraan mewah baru di tengah pandemi. Publik mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah daerah.
Ade Yasin menjelaskan, mobil Jimny tersebut adalah hasil tukar tambah dengan kendaraan dinas lama. Ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk efisiensi anggaran dan optimalisasi aset yang sudah ada.
“Mobil itu bukan pengadaan baru, tapi tukar tambah,” tegas Ade Yasin. Ia menambahkan bahwa proses tukar tambah ini telah melalui prosedur yang berlaku dan bertujuan untuk mendapatkan kendaraan yang lebih efisien operasionalnya.
Model Suzuki Jimny memang menarik perhatian dengan desain retro dan kemampuannya di medan off-road. Namun, di tengah situasi ekonomi yang menantang, pengadaan barang mewah oleh pejabat daerah kerap disorot publik.
Klarifikasi Bupati Bogor ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang.
Proses tukar tambah aset pemerintah daerah memang lumrah dilakukan. Tujuannya adalah untuk memperbarui inventaris kendaraan dinas tanpa harus mengalokasikan anggaran besar untuk pembelian unit baru.
Ade Yasin juga mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial. Verifikasi data sebelum menyebarkan berita adalah kunci untuk menghindari hoaks dan informasi yang tidak benar.
Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus transparan dalam setiap penggunaan anggaran. Setiap kebijakan dan pengadaan akan selalu diinformasikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Diharapkan, dengan klarifikasi ini, isu mengenai mobil Jimny dapat selesai. Fokus pemerintah daerah dan masyarakat bisa kembali ke prioritas utama, yaitu penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Publik memiliki hak untuk mengawasi. Namun, pejabat juga memiliki kewajiban untuk menjelaskan. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adalah fondasi demokrasi yang sehat.
Semoga klarifikasi Bupati Bogor ini semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Transparansi adalah kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.