Kemiskinan Di balik geliat industri dan pembangunan pesat di Karawang, tersimpan sebuah ironi yang memilukan: korupsi dan kemiskinan. Kedua fenomena ini seringkali berinteraksi dalam sebuah lingkaran setan yang sulit diputus, di mana korupsi justru memperparah kemiskinan, dan kemiskinan kadang bisa menjadi celah bagi praktik korupsi. Memahami dinamika ini di Karawang adalah langkah awal untuk mencari solusi.
Karawang dikenal sebagai pusat industri manufaktur, namun pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sinilah korupsi memainkan peran destruktifnya. Ketika dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, atau program pemberdayaan masyarakat dikorupsi, maka manfaatnya tidak sampai ke rakyat.
Misalnya, anggaran untuk perbaikan irigasi pertanian di daerah pedesaan Karawang yang bocor karena praktik korupsi. Akibatnya, petani lokal kesulitan mendapatkan air, panen gagal, dan mereka terjebak dalam kemiskinan. Contoh lain adalah pengadaan barang dan jasa fiktif yang menyedot anggaran pendidikan, membuat kualitas sekolah rendah dan anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini adalah ilustrasi nyata bagaimana korupsi anggaran secara langsung merampas hak-hak dasar masyarakat miskin.
Korupsi juga menciptakan ketidakadilan ekonomi. Praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan izin usaha kecil, misalnya, membebani pelaku UMKM di Karawang yang modalnya pas-pasan. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan usaha, justru habis untuk biaya tidak resmi. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi dari bawah dan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.
Selain itu, korupsi dalam sektor perizinan investasi dapat menguntungkan segelintir elite, sementara masyarakat sekitar tidak mendapatkan kompensasi yang adil atas lahan atau dampak lingkungan. Ini juga memperparah ketimpangan sosial di Karawang.
Memutus lingkaran setan ini di Karawang bukanlah tugas mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah adalah kunci. Pemerintah daerah perlu membuka data pengeluaran secara detail dan mudah diakses oleh publik. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu, juga mutlak diperlukan untuk menciptakan efek jera.