Harian Karawang

Mata Rakyat Karawang, Suara Masyarakat Kita.

Dedi Mulyadi Geram Lihat Ulah Kades Klapanunggal yang Viral

Sosok Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, bukan karena aksi sosialnya, melainkan karena kegeramannya melihat ulah seorang Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Bogor, yang viral di media sosial. Kades tersebut diduga meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengusaha dengan nilai fantastis.

Video dan surat permintaan THR yang beredar luas itu membuat Dedi Mulyadi murka. Ia bahkan menyamakan aksi Kades Klapanunggal dengan tindakan premanisme. Baginya, perilaku semacam itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin desa.

Dedi Mulyadi, yang dikenal vokal dalam mengkritisi praktik penyimpangan, mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Ia berkoordinasi langsung dengan Kapolda Jawa Barat. Menurutnya, permintaan maaf saja tidak cukup, harus ada proses hukum yang berjalan.

Nilai THR yang diminta Kades Klapanunggal disebut-sebut mencapai Rp 165 juta. Dana itu rencananya akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk uang saku perangkat desa, bingkisan, hingga acara halal bihalal. Rincian anggaran ini turut menjadi sorotan.

Kades Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, akhirnya angkat bicara setelah viral. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan menarik kembali surat edaran tersebut. Namun, bagi Dedi Mulyadi, penarikan surat itu tidak menghilangkan dugaan pelanggaran hukum.

Insiden ini menyoroti kembali pentingnya integritas pejabat publik. Kepala desa, sebagai ujung tombak pemerintahan, seharusnya menjadi teladan. Bukan malah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Dedi Mulyadi juga mengingatkan bahwa pembinaan kades sejatinya adalah tanggung jawab bupati. Namun, jika ada kades yang mengabaikan instruksi gubernur atau melakukan tindakan melanggar hukum, maka tindakan tegas harus diambil.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga. Bahwa pengawasan terhadap penyelenggara negara harus terus diperketat. Masyarakat juga harus berani melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dedi Mulyadi menunjukkan komitmennya. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Semoga kasus ini diproses secara transparan. Dan memberikan efek jera bagi pelaku. Agar tidak ada lagi kepala desa atau pejabat publik lainnya yang berani melakukan tindakan serupa.

Masyarakat menaruh harapan besar. Agar pemimpin di semua tingkatan dapat bekerja dengan jujur. Melayani rakyat dengan tulus ikhlas. Tanpa embel-embel kepentingan pribadi.

Dedi Mulyadi Geram Lihat Ulah Kades Klapanunggal yang Viral
Kembali ke Atas