Penyaluran subsidi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg, telah lama menjadi beban signifikan pada Kondisi Fiskal Negara, seringkali dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak. Oleh karena itu, penerapan kebijakan Subsidi Tepat Sasaran menjadi agenda reformasi utama pemerintah, bertujuan untuk memastikan dana publik benar-benar mengalir kepada masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi Kerugian Negara dari kebocoran. Keberhasilan program Subsidi Tepat Sasaran ini sangat bergantung pada penguatan Tata Kelola Baik di seluruh rantai distribusi.
Reformasi Tata Kelola Baik dalam penyaluran subsidi energi dimulai dengan digitalisasi penuh sistem pendataan dan verifikasi. Mulai dari 1 Januari 2026, PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) sebagai BUMN dan Lembaga Pemerintah yang ditugaskan, akan sepenuhnya menerapkan pencatatan digital berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di seluruh stasiun pengisian dan agen resmi. Langkah ini merupakan bentuk Tuntutan Transparansi yang memungkinkan pemerintah untuk memantau konsumsi individu dan mencegah penyalahgunaan. Implementasi Investasi Data ini didukung penuh oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial, yang menyediakan data terpadu penerima Program Perlindungan Sosial untuk memvalidasi kelayakan penerima Subsidi Tepat Sasaran.
Kendala terbesar dalam mencapai Subsidi Tepat Sasaran adalah pencegahan fraud dan penyelewengan di lapangan. Meskipun sistem digital telah diterapkan, masih terjadi praktik penyalahgunaan, seperti pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah besar untuk dijual kembali ke sektor industri. Untuk mengatasi hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, telah meningkatkan operasi pengawasan. Sepanjang September 2025, tercatat 55 kasus penyelewengan subsidi BBM yang berhasil diungkap, menunjukkan komitmen aparat dalam menegakkan Tata Kelola Baik. Operasi pengawasan dilakukan 24 jam penuh pada hari-hari kerja dan hari libur.
Penguatan Tata Kelola Baik ini tidak hanya untuk mencegah kebocoran tetapi juga untuk meningkatkan Akuntabilitas Publik. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk melaporkan dugaan penyimpangan melalui platform pengaduan digital. OJK (Sektor Jasa Keuangan) juga turut berperan dengan mewajibkan perbankan BUMN untuk melaporkan transaksi keuangan yang tidak wajar terkait pembelian energi bersubsidi. Penerapan Subsidi Tepat Sasaran adalah langkah yang sulit tetapi esensial. Dengan adanya komitmen bersama dari BUMN dan Lembaga Pemerintah dan peningkatan Akuntabilitas Publik melalui Investasi Data, tujuan untuk mengalihkan dana subsidi yang bocor menjadi Efisiensi Anggaran untuk pembangunan dapat terwujud di tahun 2026.